Sekda tak hadir, rapat dengar pendapat ditunda

SABANG- Rapat dengar pendapat yang di hadiri Wakil walikota Sabang Islamuddin dengan anggota DPRK Sabang dan sejumlah pejabat terkait lainya di gedung Dewan Rabu (7/1) kemarin di tunda sampai pihak Pemko Sabang bisa menghadirkan Sekda kota yang di tuding bertanggung jawab atas kekeliruan yang terjadi dalam restrukturisasi besar-besaran dalam tubuh pemerintahan Kota Sabang.
Rapat dengar pendapat yang sempat berlangsung panas dan alot itu mencuat beberapa indikasi kekeliruan yang terjadi akibat adanya tim siluman di luar tim badan pertimbangan pangkat dan jabatan (Baperjakat) dan tim penjaringan dengan metode propertsnya, termasuk indikasi kekeliruan yang di lakukan dalam rapat di luarkantor bahkan cendrung adanya pejabat titipan dan dan kenaikan pangkat bedasarkan loyalitas para pejabat dengan para atasanya.

"Hari ini saya minta pertanggung jawaban dari Sekda sebagai ketua Baperjakat, coba anda lihat tidak ada satupun manusia di Sabang yang wajahnya yang mirip dengan dia, dan saya melihat ada tim siluman dalam perekrutan pejabat beberapa waktu lalu, hingga banyak kekeliruan dan kesalahan yang di lakukan oleh tim tersebut," ujar Abdulah Imum salah seorang anggota komisi D DPRK Sabang dengan nada tinggi.

Ia juga sempat mempertanyakan acuan dasar dari perekrutan dan penempatan pejabat atau restrukturisasi tersebut, karena sampai saat ini pihaknya menilai tidak ada satupun pejabat yang di angkat bedasarkan penilaian dari tim Baperjakat dan hasil penilaian dari Propertes yang di lakkan hingga dua kali.

"saya punya data dan bukti yang kuat bahwa ada pejabat yang tidak mengikuti properties tapi bisa naik jabatan, sementara yang mengikutinya sampai dua kali malah justru di turunkan pangkat bahkan di buang jauh-jauh dari posisinya dulu," tandasnya.

Hal senada juga di sampaikan Abdul Muthaleb anggota komisi B dan sejumlah anggota Dewan lainya yang mengiginkan transparansi pihak pemko Sabang terhadap sistim yang di terapkan dalam penempatan dan disposisi para pejabat dalam restrukturisasi tersebut.

"kita tidak mau informasi yang di terima masyarakat itu simpang siur, hari ini tanggapan si polan besok tanggapan si pulan, jadi dalam hal ini kita mau ada sebuah pernyataan yang ril dari pihak Pemko menyikapi hal yang sudah menjadi isu hangat di kalangan masyarakat Sabang saat ini," imbuhnya.

Sementara itu menyikapi sejumlah pertanyaan Dewan tersebut walikota Sabang Islamuddin menjelaskan sampai saat ini pihaknya sudah menjalankan beberapa tehnis dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan para pejabat tersebut dengan peraturan yang ada yang juga melibatkan penjaringan seperti Baperjakat dan Propertes tanpa ada indikasi lainya di belakang itu.

"kita tempatkan mereka sesuai dengan tes yang mereka ikuti dan sudah menurut prosedur yang ada dengan melibatkan tim Paperjakat serta dengan penilaian yang di ikuti dalam properties, namun untuk keterangan lebih lanjut mungkin tim paperjakat sendiri kan menjelaskanya secara rinci,"

Akhirnya sampai berita ini di turunkan rapat dengar pendapat tersebut di tunda sampai pihak Pemko Sabang bisa menghadirkan Sekda Kota Sofyan Daud sebagai ketua tim Baperjakat dan bertanggung jawab atas laporan sistim penempatan pejabat yang sampai saat ini di nilai sarat dengan azas kepentingan.(AL)