SABANG- Sebanyak 20 orang anggota DPRK Sabang periode 2009-2014 resmi di lantik dan di ambil sumpahnya di gedung DPRK oleh Kepala Pengadilan Negeri Sabang Makmur SH MH di hadapan muspida setempat yang juga di saksikan langsung oleh ratusan masyarakat.Dari 20 anggota dewan yang di lantik tersebut enam orang di antaranya berasal dari Partai Aceh (PA) yang mendominasi kursi DPRK Sabang tahun ini yakni Nazaruddin, Abdullah Imum,S.Sos, Abdul Manan,S.Ag, Tgk Kamaruzzaman, Hasan Basri dan Zulkifli H Adam yang di rencanakan akan langsung menduduki kursi Ketua sementara.
Dari partai Golkar yang berhasil meraih kursi Dewan tahun ini adalah H Abdul Wahab Thaib, Syafie’LB, Hj.Cut Yulita dan Abdul Muthalib,SE yang akan menduduki posisi sebagai wakil ketua sementara,
Dari partai Demokrat Indra Nasution dan EMK.Muntadhir,S.Sos yang juga di lantik hari ini masih menunggu hasil fit and propertest dari dewan pimpinan pusat (DPP) partai demokrat di Jakarta untuk menduduki kursi sebagai wakil ketua dua.
Sementara itu dari partai Amanat Nasional (PAN) yang berhasil meraih dua kursi DPRK Sabang tahun2009 ini adalah, Abdullah Usman, Sofyati Alfyana,SH, dua kursi lainya dari partai PKS ada Qadri,S.Ag dan Ichwan Mirza, dari partai PBB yang juga berhasil meraih dua kursi yakni Aidilan Helmi Arch, Zulhilmi,S.Ag, dan Drg.H Marwan Ismail dari partai PBR serta Ridwan Manan dari partai PDK.
Prosesi pelantikan tersebut di laksanakan secara hikmat walau sempat terjadi ensiden pemadaman lampu saat pembacaan sumpah jabatan, mantan Ketua DPRK Sabang H Husaini sebelum menyerahkan jabatan ketuanya pada Zulkifli H Adam Senin kemarin dalam pidato terakhirnya berharap para anggota Dewan yang baru ini dapat meneruskan amanat rakyat Sabang dan terus menjalin hubungan baik dengan para eksekutif di pemerintahan.
“Kami sebagai pimpinan dan anggota dewan yang akan memasuki masa purna bakti, menaruh harapan yang sangat besar pada anggota dewan yang baru, harapan itu adalah harapan kita semua, harapan masyarak Kota Sabang yang telah memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasinya,” tandas Husaini.
Ia juga mengingatkan dari sisi pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari dewan akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi harapan publik.
“Sikap kritis masyarakat harus kita tanggapi dengan lapang dada dan harus kita sikapi dengan baik bahkan harus menjadi faktor pendorong bagi anggota dewan sebagai individu maupun sebagai lembaga untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dan lebih professional,” ujarnya.
Sementara itu ketua sementara DPRK Sabang Zulkifli H Adam dalam amanatnya mengakui untuk menjadi anggota dewan bukanlah segala-galanya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi anggota dewan hanya sebagai sebuah sarana/wadah untuk mengaktulisasikan diri untuk memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Dari itu tugas-tugas dimasa yang akan datang semakin berat, tantangan akan selalu datang menghampiri. Maka perlu ditanamkan komitmen yang kuat dalam diri personal, dengan segala upaya untuk memegang teguh dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat.
”Dengan proses pembelajaran politik masyarakat yang semakin kritis di era reformasi ini, setiap saat kita dipantau oleh masyarakat, dikritis, walaupun kadang-kadang sangat tajam dan kurang proporsional, termasuk, pers dan lembaga sosial lainnya,” tandas Zulkifli.
Menurutnya sikap kritis masyarakat harus ditanggapi dengan lapang dada dan harus disikapi dengan baik bahkan harus menjadi faktor pendorong bagi anggota dewan sebagai individu maupun sebagai lembaga untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dan lebih professional dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu, dewan harus memiliki program yang jelas dengan rencana yang baik, alokasi waktu yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Sementara itu dalam pidato singkat Gubernur Aceh yang di bacakan oleh Walikota Sabang Munawar Liza mengingatkan anggota Dewan yang baru untuk taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintah. (al)
