Hut Adiyaksa ke 49, Kejaksaan Sabang Eksekusi kasus Korupsi

SABANG- Walau di gelar sangat sederhana namun upacara hari jadi Kejaksaan Negeri atau Adiyaksa ke 49 di Kota Sabang di harapkan dapat di jadikan sebagai momentum pembenahan dan introspeksi diri khususnya lembaga Kejaksaan Negeri Kota Sabang.

Terkait hal tersebut Kajari Sabang R Haikal SH yang di konfirmasi Rabu (22/7) mengaku akan terus meningkatkan kinerja kejaksaan Negeri Sabang khususnya di dalam bidang penanganan kasus korupsi yang masih menghantui masyarakat Sabang.

“Kita tetap komit terhadap sejumlah kasus yang sampai saat ini masih kita tangani terkait kasus korupsi yang telah merugikan nagara tentunya, bahkan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan atau pendalaman kasus yang juga terkait korupsi,” Ujar Haikal sesaat setelah melaksanakan Upacara Hut Adiyaksa.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang mempelajari kembali kasus pengadaan alat timbangan Portable milik Dinas Perhubungan Sabang yang sempat tertunda beberapa lama yang melibatkan mantan Kepala dinas perhubungan Kota Sabang Azhari Daud dan sejumlah kasus lainnya yang masih dalam status penyidikan.

“kasus Azari daud memang sudah kita terima kembali dan masih kita periksa, dan besok akan kita kirimkan P 19 nya pada pihak kepolisian, untuk melengkapi sejumlah berkas lainnya yang masih di anggap kurang,” tandasnya.

Sementara itu momentum hari jadi tersebut juga bertepatan dengan jadwal eksekusi hasil Makamah Agung atau MA terkait penolakan kasasi kasus penyelewengan dana sekretariat DPRK Sabang yang sebelumnya telah di ajukan Teuku Ubit mantan pemegang kas sebagai terdakwa.

Menurut Zulkarnain SH Jaksa penuntut dalam kasus tersebut yang di temui Rabu kemarin di ruang kerjanya, eksekusi akan di lakukan langsung di rutan sabang termasuk pembacaan hasil putusan MA tersebut yang di aksikan langsung oleh terdakwa dan pihak keluarganya.

“hari ini akan kita laksanaka eksekusi yakni pembacaan hasil makamah agung langsung di hadapan terdakwa di rumah tahanan Sabang yang juga akan di saksikan oleh pihak keluarganya,” ujar Zulkarnain.

Dengan keluarnya surat putusan Makamah Agung nomor 1176 K/PID.SUS/2009, amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa tersebut, Zulkarnain SH menambahkan, maka terdakwa harus menjalani hasil putusan pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh nomor 27/PID/2009?PT.BNA dengan amar putusan menjatuhkan pidana pada terdakwa T Ubit.

“Hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dan hukuman pengganti denda selama empat bulan penjara,” ujarnya.

Selain itu sesuai keputusan pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh tersebut terdakwa juga harus mengganti kerugian Negara sebagai uang pengganti sebesar satu miliar lebih (1.306.501.642).

Dan apa bila terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti tersebut selama paling lama satu bulan sesudah keputusan menjadi keputusan hukum tetap, Zulkarnain menjelaskan pihak Kejaksaan berhak melakukan penyitaan harta benda terdakwa yang selanjutnya akan di lelang untuk menutupi kerugian Negara tersebut.

“Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada yang namanya PK atau peninjauan kembali, tapi PK ini pun tidak dapat menghalangi Eksekusi atau hasil keputusan Makamah Agung kecuali dalam kasus hukuman mati,” tandas Zulkarnain tegas.(AL)

Read more »

Walikota Lantik Ranham Kota Sabang, Dirjen HAM Protes Pengurus Tidak Melibatkan Perempuan

SABANG- Walikota Sabang Munawar Liza Zainal secara resmi melantik sedikitnya 27 orang anggota pengurus harian rencana aksi hak asasi manusia (Ranham) Kota Sabang Kamis (16/7) pekan lalu di Aula Kantor Walikota Sabang. Dalam pelantikan tersebut sempat mencuat pertanyaan serius dari Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Dirjenham) Prof Dr Harkrustuti Harkrisnomo SH yang menanyakan mengapa anggota Ranham Kota Sabang yang di Ketuai oleh Drs Sofyan Daud dan Walikota Sabang sebagai penasehat tersebut tidak melibatkan perempuan dalam pengurusnya hingga belum bersifat Gender.

“ini yang perempuanya mana, saya lihat tadi yang di lantik laki-laki semuanya, pengurus Ranham di Sabang juga harus menerapkan program gendernya dan melibatkan perempuan,” ujar Harkrisnomo dalam pemaparannya sesaat setelah pelantikan.

Ia juga menyebutkan program Ranham ini merupakan salah satu program hak asasi manusia yang di terapkan di dunia dan Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang telah menerapkan program tersebut.

“mengenai hak asasi ini kita tidak main-main dan ternyata Kota Sabang merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang penduduknya lebih dari 70 % adalah pegawai negeri sipil dan memungkinkan kita untuk menerapkan Ranham ini secara bersama-sama,” tandanya lagi.

Sementara itu Walikota Sabang Unawar Liza Zainal dalam kata-kata sambutannya mengharapkan seluruh anggota yang telah di lantik dari berbagai unsur serta kalangan masyarakat tersebut dapat melaksankan tugasnya dengan serius dan betul-betul menerapkan hak asasi manusia di Kota Sabang.

“Mengenai hak asasi manusia ini memang sejak awal sudah di arahkan pada kita dalam undang-undang 45 dan hal tersebut harus di terapkan dalam program kerja Ranham di Kota Sabang ini,” Ujar Munawar.

Di akhir amanatnya Walikota kembali menyarankan panitia perekrutan anggota Ranham Kota Sabang untuk segera menambahkan unsur perempuan dalam SK ke anggotaan agar implementasi program Gender juga dapat di terapkan dalam program kerja Ranham di Sabang.

Sesuai keputusan Presiden no 40 tahun 2009 serta surat keputusan bersama Kepala Kantor Ranham provinsi dan Walikota Sabang,nomor W.I PH.01.03-68 tahun 2009 dan nomor 513 tahun 2009 tentang pembentukan panitia dan sekretariat bersama Ranham Kota Sabang, Walikota Sabang melantik 27 orang anggota Ranham yang di antaranya juga melibatkan Poliman Saleh sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat.

Anggota Ranham Sabang yang di lantik Kamis (16/7) pekan lalu tersebut diantaranya terdiri dari, Walikota Sabang Munawar LIza Zainal sebagai penasehat, Drs H Sofyan Daud sebagai ketua, Drs Nawawi SH ketua I, Drs Zakaria MM sebagai ketua II dan sekretaris Muslim SH, sementara dari kalangan Pers Zakaria Albahri Ketua PWI Sabang terpilih sebagai Anggota. (AL)

Read more »

RS J.LILIPORI PANGKALAN TNI AL SABANG DAN BPD ACEH DUKUNG BAKTI SOSIAL KESEHATAN DALAM RANGKA HUT SABANG

Sabang - Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sabang ke-44, Pemko Sabang bekerja sama dengan Pangkalan TNI AL Sabang yang dalam hal ini sebagai pelaksana lapangan adalah RS J..Lilipori beserta unsur medis dari TNI AU dan Dinas Kesehatan Sabang untuk melaksanakan Bakti Sosial Kesehatan Pemko Sabang 2009 selama satu hari yang diselenggarakan di Lapangan Play Ground hari Rabu, 7 Juli 2009.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pra-sejahtera Kota Sabang yang masih memerlukan peningkatan kesempatan untuk memperoleh bantuan pelayanan medis. Selain daripada itu, penyelenggaraan kegiatan ini, juga merupakan salah satu wujud rasa syukur Pemko Sabang atas diraihnya piagam Adipura oleh Kota Sabang juga sekaligus sebagai salah satu wujud nyata dari kepedulian perangkat Pemerintahan daerah setempat beserta unsur TNI terhadap pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Kota Sabang.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Bakti sosial ini, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono menyampaikan bahwa, kegiatan ini adalah merupakan juga salah satu wujud dari sinergitas antara Pemerintah Daerah Sabang serta peran aktif dari unsur TNI AL dan TNI secara umum dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh Pemko Sabang. Komandan Lanal Sabang juga menambahkan bahwa, Lanal Sabang selain menjalankan dari tugas pokok dan fungsi Pangkalan TNI AL sebagai satu unsur dukungan satuan operasional TNI AL.

“Pangkalan TNI AL juga merupakan kesatuan utuh dan integral dengan unsur dan komponen masyarakat di mana Pangkalan TNI AL tersebut berada. Sehubungan dengan hal tersebut, Lanal Sabang akan selalu akan senantiasa berperan aktif dalam membantu serta mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko Sabang,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Walikota Sabang H. Munawar Liza menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya atas dukungan yang diberikan oleh Pangkalan TNI AL Sabang karena melalui peran serta unsur kesehatan Lanal Sabang, Rumkital J. Lilipory Sabang dalam kegiatan ini. Walikota Sabang dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada PT. BPD Aceh Sabang yang juga telah turut berpartisipasi mendukung pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut.

“keberadaan serta peran serta RS J..Lilipori sudah cukup lama melekat di hati masyarakat Sabang sejak masa lampau. Di masa mendatang, beliau berharap agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara periodik sehingga dapat menyentuh masyarakat pra-sejahtera yang masih membutuhkan pelayanan medis,” ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan bakti sosial kesehatan ini, Rumkital J. Lilipory menurunkan tim medis berjumlah 15 orang dibantu lima personel Rumkit TNI AU dan lima personel dari Dinas Kesehatan Kota Sabang. Karumkital J. Lilipory Sabang Kapten Laut (K) dr. Hisnindarsyah, SE. Mkes juga menyampaikan harapan untuk dapat lebih memiliki kesempatan berinteraksi dalam kegiatan aktifitas sosial serupa, karena selain tugas pokoknya dalam mendukung kesiapan unsur operasional TNI AL, RS J.Lilipori juga salah satu unsur pelayanan kesehatan di wilayah Kota Sabang.(AL)

WALIKOTA SABANG SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA PENGOBATAN GRATIS
HUT SABANG di LAP. PLAYGROUND SABANG_07072009

ANTUSIASME MASYARAKAT PADA PENGOBATAN GRATIS
HUT SABANG di LAP. PLAYGROUND SABANG_07072009

Read more »

Jika Warga yang Tidak Masuk DPT Bisa Memilih, Surat Suara Dikhawatirkan Kurang

SABANG- Keputusan Makamah Konstitusi nomor 102/PPU-VII/2009 tanggal 6 juli 2009 yang memperbolehkan warga untuk melakukan pemilihan hanya dengan membawa KTP dan kartu keluarga tersebut di khawatirkan mempengaruhi jumlah surat suara yang telah di sediakan.

Di Kota Sabang sendiri dengan jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap mencapai 22,455 pemilih, sementara jumlah surat suara yang telah di sediakan termasuk tambahan 2 % hanya berjumlah 22,904 lembar.

Menurut Ketua KIP Sabang Seniwati SH, pihaknya sampai saat ini tidak menyediakan kertas suara khusus untuk warga yang mendaftar dengan menggunakan KTP dan hal tersebut juga tidak di sebutkan dalam juknis yang di terima dari KPU pusat.

“dalam juknis atau petunjuk tehnis keputusan MK itu memang tidak di sebutkan terkait surat suara tambahan, tapi akan kita siasati dengan sistim pergeseran pemilih bila di TPS yang bersangkutan surat suaranya habis,” tandas Seniwati sesaat setelah melakukan pelepasan Logistik Pilpres ke seluruh TPS yang ada di Sabang di Kantor KIP yang juga di saksikan oleh Ketua DPRK,Walikota Sabang dan wakapolres serta sejumlah unsure muspida lainnya Selasa (7/7).

Ia menjelaskan keputusan MK tersebut sudah sangat membantu warga bahkan hanya dengan Paspor sekalipun warga bisa memilih namun ke khawatiran terhadap kekurangan surat suara bisa di lakukan secara tehnis yang akan di terapkan nantinya.
“untuk tahap awal memang kita sediakan waktu untuk warga yang sudah masuk dalam DPT, sementara bagi warga yang tidak masuk dalam DPT dan di bolehkan memilih dengan menggunakan KTP serta KK akan di sediakan waktu khusus hingga kekurangan surat suara akan segera di ketahui,” tambah Seniwati.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Sabang Munawar Liza Zainal berharap pemilihan presiden kali ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah, yang tentunya akan terwujutd bila di dukung sepenuhnya oleh semua unsure politik dan `warga Sabang pada umumnya.
“Kita berharap proses pemilihan presiden tahun ini dapat berjalan dengan baik, dan ucapan terimakasih yang terhingga saya ucapkan pada seluruh komponen masyarakat Sabang yang sampai saat ini telah berjuang untuk terus menciptakan kondisi Sabang yang kondusif aman dan sejahtera,” ujar Munawar.

Read more »

Warga Pasir Putih Minta Pembangunan Dam laut tetap di Teruskan

SABANG- Pembangunan Dam atau tanggul laut di kelurahan Paya atau sering di sebut Pasir putih Kecamatan Sukakarya Sabang yang terhenti di tengah jalan tersebut membuat tanda tanya warga.Proyek rehabilitasi milik BRR Aceh yang baru selesai sekitar 80 meter tersebut terhenti begitu saja tanpa mamfaat apapun untuk warga hingga proyek tersebut di sinyalir sebagai proyek siluman tanpa tujuan dan rencana yang terarah

Menurut Murhaban (32) salah seorang warga Paya yang di konfirmasi Rabu (1/7) pekan kemarin, seharusnya pembangunan Dam tersebut justru akan sangat bermanfaat bila proyek pembangunanya yang akan menghabiskan miliaran rupiah itu selesai di bangun, namun sampai saat ini jangankan bermanfaat bahkan sudah terkesan mubazir.

“kalau seandainya di tambah hingga 500 meter lagi mungkin akan bermanfaat bagi warga selain akan di gunakan sebagai lokasi tambatan perahu dan boat nelayan, dam itu juga akan berfungsi sebagai penahan ombak, tapi yang terjadi sekarang dam yang sudah ada itu terkesan sia-sia saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekarang yang terjadi bangunan dam yang hanya di kerjakan sekitar kurang lebih 80 meter itu belum dapat dimanfaatkan warga, karena selain masih sangat pendek dam tersebut juga masih berbentuk lurus dan tidak berfungsi sebagai penahan ombak.

“rencana awalnya dam tersebut akan di buat seperti teluk yang juga akan berfungsi sebagai lokasi tambatan boat dan sampan warga, selain itu para pengunjung juga dapat menikmati pantai tanpa khawatir ombak besar,” tandasnya.

Untuk itu Murhaban dan sejumlah warga lain berharap proyek pembangunan dam tersebut dapat terealisasi hingga selesai baik di lakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh lembaga lainya pengganti tugas BRR yang telah mengakhiri masa tugasnya di Aceh dan Sabang agar dana yang sudah terkuras untuk pembagunan dam laut itu tidak sia-sia dan bermamfaat bagi warga Paya (AL)

Read more »