Sejumlah Warga Sabang Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Pencabutan PP 37 tentang Pelabuhan Bebas Sabang

SABANG- Sampai saat ini setelah rencana pencabutan PP 37 tentang Pelabuhan Bebas Sabang yang rencananya akan di lakukan dalam waktu dekat ini, berbagai respon negatif, sindiran dan kecaman mulai muncul kepermukaan dari berbagai kalangan baik itu dari sejumlah pejabat daerah, anggota Legislatif DPRA bahkan sejumlah warga Sabang juga ikut angkat bicara.

Walau pencabutan wilayah pelabuhan bebas Sabang juga pernah terjadi pada era 90 an namun, sejumlah warga justru menilai itu akan kembali menjerumuskan masyarakat Sabang pada jurang kemiskinan, karena sampai saat ini roda perekonomian termasuk nasib ratusan buruh pelabuhan juga bertumpu pada aktifitas pelabuhan bebas Sabang.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Sekretaris Koperasi Buruh Sabang Tiopan AP Jum’at (29/5) kemarin, menurutnya bila PP 37 tentang pelabuhan bebas Sabang itu di cabut maka jangan harap ekonomi masyarakatnya akan bangkit, bahkan sampai saat ini masyarakat masih menunggu realisasi aktifitas pelabuhan yang telah di programkan oleh Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

“Justru saat kita masih menunggu kapan hal itu terjadi, banyak kapal masuk seperti era tahun 80 an dan pelabuhan yang berstandar Internasional, tapi sebelum itu semua terealisasi malah status pelabuhan bebasnya dicabut, jadi bisa dikatakan justru pemerintah sendiri yang menyengsarakan rakyatnya,” tegas Tiopan.

Hal senada juga di sampaikan Ir Harjuna yang sampai saat ini masih aktif di salah satu lembaga masyarakat lokal di Sabang, ia mengatakan sangat menyesal bila rencana itu benar,bahkan menurutnya program kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah program semata yang belum melibatkan Sabang dalam kawasan tersebut.

“belum tentu kan Sabang masuk dalam salah satu kawasan ekonomi khusus yang sudah mulai di godok pihak DPR RI, dan secara otomatis bila status Sabang sebagai pelabuhan bebas di cabut maka Sabang akan kembali terpuruk, perekonomian tidak menentu belum lagi program pariwisata yang jalan di tempat,” ujarnya.

Sementara itu informasi yang diterima SABANGCENTER jum’at kemarin pihak pemerintah Kota Sabang secara resmi telah menyurati Gubernur dan pihak DPRA untuk menyampaikan saran dan pendapat pemerintah Sabang terkait rencana pencabutan PP 37 tentang pelabuhan bebas Sabang tersebut.(AL)