SABANG- Para pedagang pasar tradisional Kota Sabang keluhkan tong atau lapak dagang yang seharusnya di bagikan untuk masyarakat justru di kuasai oleh sejumlah pejabat dan mantan kepala Dinas, hingga saat ini hampir 30 % dari 200 lapak masih di tangan mereka bahkan para masyarakat terpaksa menyewanya dengan harga mahal.
Menurut pengakuan Teuku Merdu (45) salah seorang pedagang yang mendatangi kantor DPRK Sabang Senin (5/1), saat ini masih banyak para pedagang yang terpaksa menjajakan barang daganganya di kaki lima karena tidak mampu menyewa lapak tersebut, padahal sesuai dengan perjanjianya tong atau lapak yang telah di bagikan tersebut memang harus di gunakan oleh para pedagang bukan untuk di sewakan.
“Saya datang kemari untuk mengadu pada Dewan, sekarang masih banyak tong yang tidak di gunakan karena masyarakat tidak sanggub menyewanya dan masih di kuasai sejumlah pejabat kita, jadi hampir seratusan lapak di pasar di biarkan kosong padahal bisa di mamfaatkan,” tandasnya.
Ia juga menyebutkan selain lapak yang masih di biarkan tidak terpakai masih banyak los di pasar yang juga di kuasai oleh oknum-oknum tertentu dengan biaya sewa yang tinggi, belum lagi bangunan pasar yang baru di bangun tapi juga tidak di gunakan dengan alas an tidak memenuhi standar.
“sebenarnya kalau pihak Pemko mau membantu banyak yang bisa di lakukan, termasuk pemakaian gedung tiga lantai yang baru, tinggal di arahkan para pedagang ke lokasi tersebut dan dengan syarat semua lapak di bagikan tanpa di pungut biaya yang dapat memberatkan mereka,” imbuhnya.
Saat ini dengan perubahan struktur organisasi pemerintahan Kota Sabang yang baru di harapkan adanya sebuah penertiban pasar yang di lakukan termasuk pembagian lapak yang adil dan merata agar para pedagang juga dapat mencari nafkahnya dengan nyaman dan aman dan tidak perlu lagi berjualan di kaki lima seperti yang saat ini masih terjadi.
Sementara itu salah seorang pedagang pasar lainya mengaku terpaksa berjualan di kaki lima karena memang harus ia lakukan untuk menarik para pembeli, lagi pula pasar yang baru tidak dapat di fungsikan karena bangunanya banyak yang bocor dan tidak layak untuk di gunakan sebagai pasar. (al)
Menurut pengakuan Teuku Merdu (45) salah seorang pedagang yang mendatangi kantor DPRK Sabang Senin (5/1), saat ini masih banyak para pedagang yang terpaksa menjajakan barang daganganya di kaki lima karena tidak mampu menyewa lapak tersebut, padahal sesuai dengan perjanjianya tong atau lapak yang telah di bagikan tersebut memang harus di gunakan oleh para pedagang bukan untuk di sewakan.
“Saya datang kemari untuk mengadu pada Dewan, sekarang masih banyak tong yang tidak di gunakan karena masyarakat tidak sanggub menyewanya dan masih di kuasai sejumlah pejabat kita, jadi hampir seratusan lapak di pasar di biarkan kosong padahal bisa di mamfaatkan,” tandasnya.
Ia juga menyebutkan selain lapak yang masih di biarkan tidak terpakai masih banyak los di pasar yang juga di kuasai oleh oknum-oknum tertentu dengan biaya sewa yang tinggi, belum lagi bangunan pasar yang baru di bangun tapi juga tidak di gunakan dengan alas an tidak memenuhi standar.
“sebenarnya kalau pihak Pemko mau membantu banyak yang bisa di lakukan, termasuk pemakaian gedung tiga lantai yang baru, tinggal di arahkan para pedagang ke lokasi tersebut dan dengan syarat semua lapak di bagikan tanpa di pungut biaya yang dapat memberatkan mereka,” imbuhnya.
Saat ini dengan perubahan struktur organisasi pemerintahan Kota Sabang yang baru di harapkan adanya sebuah penertiban pasar yang di lakukan termasuk pembagian lapak yang adil dan merata agar para pedagang juga dapat mencari nafkahnya dengan nyaman dan aman dan tidak perlu lagi berjualan di kaki lima seperti yang saat ini masih terjadi.
Sementara itu salah seorang pedagang pasar lainya mengaku terpaksa berjualan di kaki lima karena memang harus ia lakukan untuk menarik para pembeli, lagi pula pasar yang baru tidak dapat di fungsikan karena bangunanya banyak yang bocor dan tidak layak untuk di gunakan sebagai pasar. (al)
0 KOMENTAR:
Posting Komentar