Hut Adiyaksa ke 49, Kejaksaan Sabang Eksekusi kasus Korupsi

SABANG- Walau di gelar sangat sederhana namun upacara hari jadi Kejaksaan Negeri atau Adiyaksa ke 49 di Kota Sabang di harapkan dapat di jadikan sebagai momentum pembenahan dan introspeksi diri khususnya lembaga Kejaksaan Negeri Kota Sabang.

Terkait hal tersebut Kajari Sabang R Haikal SH yang di konfirmasi Rabu (22/7) mengaku akan terus meningkatkan kinerja kejaksaan Negeri Sabang khususnya di dalam bidang penanganan kasus korupsi yang masih menghantui masyarakat Sabang.

“Kita tetap komit terhadap sejumlah kasus yang sampai saat ini masih kita tangani terkait kasus korupsi yang telah merugikan nagara tentunya, bahkan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan atau pendalaman kasus yang juga terkait korupsi,” Ujar Haikal sesaat setelah melaksanakan Upacara Hut Adiyaksa.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang mempelajari kembali kasus pengadaan alat timbangan Portable milik Dinas Perhubungan Sabang yang sempat tertunda beberapa lama yang melibatkan mantan Kepala dinas perhubungan Kota Sabang Azhari Daud dan sejumlah kasus lainnya yang masih dalam status penyidikan.

“kasus Azari daud memang sudah kita terima kembali dan masih kita periksa, dan besok akan kita kirimkan P 19 nya pada pihak kepolisian, untuk melengkapi sejumlah berkas lainnya yang masih di anggap kurang,” tandasnya.

Sementara itu momentum hari jadi tersebut juga bertepatan dengan jadwal eksekusi hasil Makamah Agung atau MA terkait penolakan kasasi kasus penyelewengan dana sekretariat DPRK Sabang yang sebelumnya telah di ajukan Teuku Ubit mantan pemegang kas sebagai terdakwa.

Menurut Zulkarnain SH Jaksa penuntut dalam kasus tersebut yang di temui Rabu kemarin di ruang kerjanya, eksekusi akan di lakukan langsung di rutan sabang termasuk pembacaan hasil putusan MA tersebut yang di aksikan langsung oleh terdakwa dan pihak keluarganya.

“hari ini akan kita laksanaka eksekusi yakni pembacaan hasil makamah agung langsung di hadapan terdakwa di rumah tahanan Sabang yang juga akan di saksikan oleh pihak keluarganya,” ujar Zulkarnain.

Dengan keluarnya surat putusan Makamah Agung nomor 1176 K/PID.SUS/2009, amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa tersebut, Zulkarnain SH menambahkan, maka terdakwa harus menjalani hasil putusan pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh nomor 27/PID/2009?PT.BNA dengan amar putusan menjatuhkan pidana pada terdakwa T Ubit.

“Hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dan hukuman pengganti denda selama empat bulan penjara,” ujarnya.

Selain itu sesuai keputusan pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh tersebut terdakwa juga harus mengganti kerugian Negara sebagai uang pengganti sebesar satu miliar lebih (1.306.501.642).

Dan apa bila terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti tersebut selama paling lama satu bulan sesudah keputusan menjadi keputusan hukum tetap, Zulkarnain menjelaskan pihak Kejaksaan berhak melakukan penyitaan harta benda terdakwa yang selanjutnya akan di lelang untuk menutupi kerugian Negara tersebut.

“Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada yang namanya PK atau peninjauan kembali, tapi PK ini pun tidak dapat menghalangi Eksekusi atau hasil keputusan Makamah Agung kecuali dalam kasus hukuman mati,” tandas Zulkarnain tegas.(AL)

Read more »

Walikota Lantik Ranham Kota Sabang, Dirjen HAM Protes Pengurus Tidak Melibatkan Perempuan

SABANG- Walikota Sabang Munawar Liza Zainal secara resmi melantik sedikitnya 27 orang anggota pengurus harian rencana aksi hak asasi manusia (Ranham) Kota Sabang Kamis (16/7) pekan lalu di Aula Kantor Walikota Sabang. Dalam pelantikan tersebut sempat mencuat pertanyaan serius dari Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia (Dirjenham) Prof Dr Harkrustuti Harkrisnomo SH yang menanyakan mengapa anggota Ranham Kota Sabang yang di Ketuai oleh Drs Sofyan Daud dan Walikota Sabang sebagai penasehat tersebut tidak melibatkan perempuan dalam pengurusnya hingga belum bersifat Gender.

“ini yang perempuanya mana, saya lihat tadi yang di lantik laki-laki semuanya, pengurus Ranham di Sabang juga harus menerapkan program gendernya dan melibatkan perempuan,” ujar Harkrisnomo dalam pemaparannya sesaat setelah pelantikan.

Ia juga menyebutkan program Ranham ini merupakan salah satu program hak asasi manusia yang di terapkan di dunia dan Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang telah menerapkan program tersebut.

“mengenai hak asasi ini kita tidak main-main dan ternyata Kota Sabang merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang penduduknya lebih dari 70 % adalah pegawai negeri sipil dan memungkinkan kita untuk menerapkan Ranham ini secara bersama-sama,” tandanya lagi.

Sementara itu Walikota Sabang Unawar Liza Zainal dalam kata-kata sambutannya mengharapkan seluruh anggota yang telah di lantik dari berbagai unsur serta kalangan masyarakat tersebut dapat melaksankan tugasnya dengan serius dan betul-betul menerapkan hak asasi manusia di Kota Sabang.

“Mengenai hak asasi manusia ini memang sejak awal sudah di arahkan pada kita dalam undang-undang 45 dan hal tersebut harus di terapkan dalam program kerja Ranham di Kota Sabang ini,” Ujar Munawar.

Di akhir amanatnya Walikota kembali menyarankan panitia perekrutan anggota Ranham Kota Sabang untuk segera menambahkan unsur perempuan dalam SK ke anggotaan agar implementasi program Gender juga dapat di terapkan dalam program kerja Ranham di Sabang.

Sesuai keputusan Presiden no 40 tahun 2009 serta surat keputusan bersama Kepala Kantor Ranham provinsi dan Walikota Sabang,nomor W.I PH.01.03-68 tahun 2009 dan nomor 513 tahun 2009 tentang pembentukan panitia dan sekretariat bersama Ranham Kota Sabang, Walikota Sabang melantik 27 orang anggota Ranham yang di antaranya juga melibatkan Poliman Saleh sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat.

Anggota Ranham Sabang yang di lantik Kamis (16/7) pekan lalu tersebut diantaranya terdiri dari, Walikota Sabang Munawar LIza Zainal sebagai penasehat, Drs H Sofyan Daud sebagai ketua, Drs Nawawi SH ketua I, Drs Zakaria MM sebagai ketua II dan sekretaris Muslim SH, sementara dari kalangan Pers Zakaria Albahri Ketua PWI Sabang terpilih sebagai Anggota. (AL)

Read more »

RS J.LILIPORI PANGKALAN TNI AL SABANG DAN BPD ACEH DUKUNG BAKTI SOSIAL KESEHATAN DALAM RANGKA HUT SABANG

Sabang - Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sabang ke-44, Pemko Sabang bekerja sama dengan Pangkalan TNI AL Sabang yang dalam hal ini sebagai pelaksana lapangan adalah RS J..Lilipori beserta unsur medis dari TNI AU dan Dinas Kesehatan Sabang untuk melaksanakan Bakti Sosial Kesehatan Pemko Sabang 2009 selama satu hari yang diselenggarakan di Lapangan Play Ground hari Rabu, 7 Juli 2009.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pra-sejahtera Kota Sabang yang masih memerlukan peningkatan kesempatan untuk memperoleh bantuan pelayanan medis. Selain daripada itu, penyelenggaraan kegiatan ini, juga merupakan salah satu wujud rasa syukur Pemko Sabang atas diraihnya piagam Adipura oleh Kota Sabang juga sekaligus sebagai salah satu wujud nyata dari kepedulian perangkat Pemerintahan daerah setempat beserta unsur TNI terhadap pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di Kota Sabang.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Bakti sosial ini, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono menyampaikan bahwa, kegiatan ini adalah merupakan juga salah satu wujud dari sinergitas antara Pemerintah Daerah Sabang serta peran aktif dari unsur TNI AL dan TNI secara umum dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh Pemko Sabang. Komandan Lanal Sabang juga menambahkan bahwa, Lanal Sabang selain menjalankan dari tugas pokok dan fungsi Pangkalan TNI AL sebagai satu unsur dukungan satuan operasional TNI AL.

“Pangkalan TNI AL juga merupakan kesatuan utuh dan integral dengan unsur dan komponen masyarakat di mana Pangkalan TNI AL tersebut berada. Sehubungan dengan hal tersebut, Lanal Sabang akan selalu akan senantiasa berperan aktif dalam membantu serta mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko Sabang,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama Walikota Sabang H. Munawar Liza menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya atas dukungan yang diberikan oleh Pangkalan TNI AL Sabang karena melalui peran serta unsur kesehatan Lanal Sabang, Rumkital J. Lilipory Sabang dalam kegiatan ini. Walikota Sabang dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada PT. BPD Aceh Sabang yang juga telah turut berpartisipasi mendukung pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut.

“keberadaan serta peran serta RS J..Lilipori sudah cukup lama melekat di hati masyarakat Sabang sejak masa lampau. Di masa mendatang, beliau berharap agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara periodik sehingga dapat menyentuh masyarakat pra-sejahtera yang masih membutuhkan pelayanan medis,” ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan bakti sosial kesehatan ini, Rumkital J. Lilipory menurunkan tim medis berjumlah 15 orang dibantu lima personel Rumkit TNI AU dan lima personel dari Dinas Kesehatan Kota Sabang. Karumkital J. Lilipory Sabang Kapten Laut (K) dr. Hisnindarsyah, SE. Mkes juga menyampaikan harapan untuk dapat lebih memiliki kesempatan berinteraksi dalam kegiatan aktifitas sosial serupa, karena selain tugas pokoknya dalam mendukung kesiapan unsur operasional TNI AL, RS J.Lilipori juga salah satu unsur pelayanan kesehatan di wilayah Kota Sabang.(AL)

WALIKOTA SABANG SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA PENGOBATAN GRATIS
HUT SABANG di LAP. PLAYGROUND SABANG_07072009

ANTUSIASME MASYARAKAT PADA PENGOBATAN GRATIS
HUT SABANG di LAP. PLAYGROUND SABANG_07072009

Read more »

Jika Warga yang Tidak Masuk DPT Bisa Memilih, Surat Suara Dikhawatirkan Kurang

SABANG- Keputusan Makamah Konstitusi nomor 102/PPU-VII/2009 tanggal 6 juli 2009 yang memperbolehkan warga untuk melakukan pemilihan hanya dengan membawa KTP dan kartu keluarga tersebut di khawatirkan mempengaruhi jumlah surat suara yang telah di sediakan.

Di Kota Sabang sendiri dengan jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap mencapai 22,455 pemilih, sementara jumlah surat suara yang telah di sediakan termasuk tambahan 2 % hanya berjumlah 22,904 lembar.

Menurut Ketua KIP Sabang Seniwati SH, pihaknya sampai saat ini tidak menyediakan kertas suara khusus untuk warga yang mendaftar dengan menggunakan KTP dan hal tersebut juga tidak di sebutkan dalam juknis yang di terima dari KPU pusat.

“dalam juknis atau petunjuk tehnis keputusan MK itu memang tidak di sebutkan terkait surat suara tambahan, tapi akan kita siasati dengan sistim pergeseran pemilih bila di TPS yang bersangkutan surat suaranya habis,” tandas Seniwati sesaat setelah melakukan pelepasan Logistik Pilpres ke seluruh TPS yang ada di Sabang di Kantor KIP yang juga di saksikan oleh Ketua DPRK,Walikota Sabang dan wakapolres serta sejumlah unsure muspida lainnya Selasa (7/7).

Ia menjelaskan keputusan MK tersebut sudah sangat membantu warga bahkan hanya dengan Paspor sekalipun warga bisa memilih namun ke khawatiran terhadap kekurangan surat suara bisa di lakukan secara tehnis yang akan di terapkan nantinya.
“untuk tahap awal memang kita sediakan waktu untuk warga yang sudah masuk dalam DPT, sementara bagi warga yang tidak masuk dalam DPT dan di bolehkan memilih dengan menggunakan KTP serta KK akan di sediakan waktu khusus hingga kekurangan surat suara akan segera di ketahui,” tambah Seniwati.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Sabang Munawar Liza Zainal berharap pemilihan presiden kali ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah, yang tentunya akan terwujutd bila di dukung sepenuhnya oleh semua unsure politik dan `warga Sabang pada umumnya.
“Kita berharap proses pemilihan presiden tahun ini dapat berjalan dengan baik, dan ucapan terimakasih yang terhingga saya ucapkan pada seluruh komponen masyarakat Sabang yang sampai saat ini telah berjuang untuk terus menciptakan kondisi Sabang yang kondusif aman dan sejahtera,” ujar Munawar.

Read more »

Warga Pasir Putih Minta Pembangunan Dam laut tetap di Teruskan

SABANG- Pembangunan Dam atau tanggul laut di kelurahan Paya atau sering di sebut Pasir putih Kecamatan Sukakarya Sabang yang terhenti di tengah jalan tersebut membuat tanda tanya warga.Proyek rehabilitasi milik BRR Aceh yang baru selesai sekitar 80 meter tersebut terhenti begitu saja tanpa mamfaat apapun untuk warga hingga proyek tersebut di sinyalir sebagai proyek siluman tanpa tujuan dan rencana yang terarah

Menurut Murhaban (32) salah seorang warga Paya yang di konfirmasi Rabu (1/7) pekan kemarin, seharusnya pembangunan Dam tersebut justru akan sangat bermanfaat bila proyek pembangunanya yang akan menghabiskan miliaran rupiah itu selesai di bangun, namun sampai saat ini jangankan bermanfaat bahkan sudah terkesan mubazir.

“kalau seandainya di tambah hingga 500 meter lagi mungkin akan bermanfaat bagi warga selain akan di gunakan sebagai lokasi tambatan perahu dan boat nelayan, dam itu juga akan berfungsi sebagai penahan ombak, tapi yang terjadi sekarang dam yang sudah ada itu terkesan sia-sia saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekarang yang terjadi bangunan dam yang hanya di kerjakan sekitar kurang lebih 80 meter itu belum dapat dimanfaatkan warga, karena selain masih sangat pendek dam tersebut juga masih berbentuk lurus dan tidak berfungsi sebagai penahan ombak.

“rencana awalnya dam tersebut akan di buat seperti teluk yang juga akan berfungsi sebagai lokasi tambatan boat dan sampan warga, selain itu para pengunjung juga dapat menikmati pantai tanpa khawatir ombak besar,” tandasnya.

Untuk itu Murhaban dan sejumlah warga lain berharap proyek pembangunan dam tersebut dapat terealisasi hingga selesai baik di lakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh lembaga lainya pengganti tugas BRR yang telah mengakhiri masa tugasnya di Aceh dan Sabang agar dana yang sudah terkuras untuk pembagunan dam laut itu tidak sia-sia dan bermamfaat bagi warga Paya (AL)

Read more »

Tim Pengawas DPR RI Tinjau Sejumlah Proyek BRR, KEK Diberlakukan Undang-Undang 37 Tetap di Pertahankan

SABANG- Sebelum mengakhiri masa tugasnya pada satu Okteber 2009 mendatang, tim penanggulangan bencana Aceh dan Nias DPR RI untuk ke sekian kalinya meninjau sejumlah proyek yang di kerjakan oleh BRR di Kota Sabang.
Dalam kunjungan terakhir kalinya ini Minggu (28/6) kemarin Tim yang diketuai oleh Dr Ahmad Farhan Hamid tersebut akan meninjau Mesin Instalasi air bersih di daerah pria Laot, jalan menuju Kilometer Nol dan kondisi rumah bantuan korban Tsunami di Ujong Seukundo Sabang yang merupakan proyek rekontruksi dan rehabilitasi BRR Aceh di Kota Sabang.

Sebelumnya rombongan tim pengawas dan sejumlah anggota DPR RI lainya seperti Tgk Imam Suja, Marzuki Daud, dan Mufid Gushari serta Iskandar Ketua Badan Koordinasi Rekontruksi Aceh (BKRA) yang menggantikan posisi BRR di Aceh menggelar tatap muka dengan para muspida setempat di Aula kantor Walikota Sabang.

Dalam kesempatan yang di anggap langka tersebut Walikota Sabang Munawar Liza langsung memaparkan sejumlah permasalahan yang timbul dari sejumlah proyek yang di tangani oleh BRR di Kota Sabang dan sampai saat ini belum juga terealisasi dan selesai dengan baik.

“Dalam kesempatan ini dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini masih ada korban Tsunami di Kota Sabang yang juga belum memperoleh rumah,pembangunan mesin Instalasi air bersih juga belum dapat di fungsikan,bahkan proyek pembangunan tanggul BRR di kelurahan pasir putih terkesan salah kaprah,” tandas Munawar menegaskan.

Lebih lanjut Munawar mengatakan ada sebuah proyek BRR terkait pembangunan sejumlah ruas jalan di Sabang yang sampai saat ini belum juga selesai, bahkan tanpa koordinasi sebelumnya pembangunan tanggul di daerah pasir putih tersebut juga sudah merusak pantai dan di tinggalkan begitu saja tanpa ada inisiatif untuk perbaikan.

“saya rasa jangan gara-gara hal kecil masalah yang timbul, semua kebaikan BRR yang telah di rasakan masyarakat dapat tercemar, atau dengan kata lain gara-gara tinta setitik hitam susu sebelanga,” tambahnya.

Selain itu sarana dan prasarana serta sistim sanitasi sebanyak 100 unit rumah bantuan bagi korban Tsunami di Ujong Seukundo Sabang juga di laporakan tidak memenuhi standar hingga perlu adanya kebijakan dari tim pengawas untuk merekomendasikan pembagunan lanjutan.

Hal senada juga di sampaikan Husaini Pj Dirut PDAM Aneuk laot Sabang yang mengungkapkan proses instalasi air bersih tersebut terhambat akibat sampai saat ini belum adanya generator pembangkit listrik yang dapat di tempatkan di lokasi tersebut sebagai alat pompa mesin yang akan menyuplai air bersih ke rumah bantuan Tsunami tersebut.

Sementara di sisi lain tugas BRR di Aceh telah berakhir dan saat ini menurut Dr Ahmad Farhan Hamid yang paling penting adalah mengembalikan sejumlah proyek yang belum selesai tersebut ke dalam jalur yang seharusnya termasuk menganggarkanya kembali dalam anggaran belanja pemerintah yang nantinya juga akan di laksanakan oleh BKRA sebagai lembaga yang menggantikan tugas BRR di Aceh.

“Memang di sejumlah daerah yang kita kunjungi ada beberapa kelemahan ataupun kekurangan yang di lakukan BRR di masa tugasnya, dan kita sedang mencari solusi serta jalan terbaik agar semua permasalahan yang timbul dapat segera teratasi dengan baik,” ujarnya.

Farhan hamid menambahkan ada peluang untuk memperbaiki semuanya secara bertahap dalam sejumlah program pembangunan pemerintah di tahun 2010 mendatang, baik secara nasional APBN maupun di tingkat kabupaten dan kota atau APBD.

KEK Di Berlakukan Undang-Undang 37 Tetap di Pertahankan
Terkait rencana pemberlakukan kawasan ekonomi khusus atau KEK, farhan menegaskan pihaknya sebagai anggota DPR RI dan sejumlah fraksi lainnya yang juga tergabung dalam tim pengawas ini sudah menentukan sikap untuk mempertahankan undang-undang no 37 tentang pelabuhan bebas Sabang.

“Kita tetap mempertahankan UU37 tersebut begitu juga dengan sebahagian besar fraksi lainya, dan ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Sabang,” tambahnya.

Menurutnya anggota DPRI RI tidak ada sama sekali berniat untuk bermain-main dengan apa yang telah di putuskan bersama, namun kebulatan tekat tersebut juga harus di dukung oleh masyarakat dengan benar-benar memanfaatkan dengan sunguh-sungguh undang-undang tersebut bagi seluruh masyarakat di Aceh bukan hanya untuk segelintir orang yang bermain dalam bisnis pelabuhan bebas tersebut.

“soal adanya peraturan atau PP tentang kawasan ekonomi khusus itu justru akan memberi nilai lebih bagi kawasan pelabuhan yang telah di tunjuk, jadi saya rasa pemerintah pusat juga punya komitment yang sama untuk tidak mencabut UU 37 untuk rakyat Aceh,” tegas Farhan Hamid (AL)

Read more »

Peringati Hut Kota Sabang ke 44 Bank BPD Cabang Kota Sabang Gelar Lomba Jalan Santai

SABANG- Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sabang yang ke 44 Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kota Sabang Minggu (28/6) kemarin gelar lomba jalan santai yang di ikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Sabang.
Perlombaan yang hanya mengelilingi Kota sejauh kurang lebih dua kilo meter tersebut di lepas langsung oleh Walikota Sabang Munawar Liza dan Kepala Bank BPD cabang Bambang pagi kemarin, dalam kesempatan tersebut Walikota minta Masyarakat Sabang agar lebih peduli terhadap kesehatan baik lingkungan, pribadi maupun kesehatan keluarga, karena menurutnya dari badan dan jiwa yang sehat maka munculah pikiran yang sehat pula.

“kita harus dapat mengambil hikmahnya dari perlombaan yang di selenggarakan oleh Bank BPD pagi ini karena kita dapat mengingat kembali artinya sehat bagi kita, maka banyak hal positif yang dapat kita lakukan hari ini juga,” tandasnya.

Munawar juga menghimbau warga Sabang untuk terus mempertahankan kebersihan di sekitar lingkunganya karena apa yang telah di raih oleh Kota Sabang sebagai salah satu daerah yang telah memperoleh piala adipura tentang kebersihan lingkungan harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang.

Sementara itu Kepala Bank BPD cabang Kota Sabang Bambang mengatakan, penyelenggaraan lomba ini berdasarkan semangat kebersamaan dan memperhatikan masyarakat Sabang secara keseluruhan baik yang telah menjadi nasabah ataupun belum, dan dalam kesempatan tersebut Bank BPD Sabang juga mencoba merangkul masyarakat lebih dekat dan bersama memajukan Kota Sabang.

“Lomba jalan santai yang kita gelar hari ini semoga dapat mempererat hubungan Bank BPD Sabang dengan masyarakat Sabang, jangan di lihat hadiahnya tapi coba ambil hikmahnya bersama Bank BPD kita bisa majukan Kota Sabang,” ujar Bambang.

Dalam perlombaan kali ini Bank BPD Kota sabang tambah Bambang telah menyediakan sejumlah paket hadiah hiburan mulai dari payung, Kipas angin, TV, jam dinding, dan lemari es dua pintu yang di peruntukan bagi peserta dengan sistim pencabutan nomor undian yang di kumpulkan sebelumnya.(AL)

Read more »

Polres Sabang Gelar Sunatan Massal dan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara ke 63

SABANG- Memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke 63 pihak Polres Sabang sejak satu pekan terakhir telah melaksanakan berbagai agenda termasuk bakti sosial dan gotong royong bersama serta kegiatan sosial lainnya seperti Donor darah yang di laksanakan di Mapolres Sabang dengan perolehan darah mencapai 50 kantong.

Sementara Rabu (24/6) kemarin pihak Polres sabang juga mengelar kegiatan Sosial lainnya seperti sunatan massal untuk masyarakat kurang mampu dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Sabang.

Saat di konfirmasi Kapolres Sabang Akbp Imam Thobroni.Sik.melalui Wakapolres Kompol Mirwazi SH Rabu kemarin menegaskan pihaknya melakukan berbagai aktifitas dan kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pihak kepolisian pada masyarakat Sabang pada khususnya termasuk dalam upaya merangkul warga dalam mempererat tali kekeluargaan.

“Selain kegiatan yang telah kita laksanakan sejak satu pekan terakhir ini, pihak Polres Sabang hari ini juga mengelar kegiatan sunatan massal yang di ikuti oleh sedikitnya 25 orang peserta dari masyarakat yang kurang mampu dan kita berharap mereka dapat menggunakan moment ini sebagai tanda kekeluargaan kita dengan masyarakat Sabang,” ujar Mirwazi.

Selain melaksanakan Sunatan massal yang juga didukung oleh sejumlah tim paramedis dari dinas Kesehatan Kota Sabang Mirwazi juga menjelaskan pihaknya akan menyerahkan sejumlah bingkisan pada para peserta sunatan berupa kain sarung, baju Koko dan obat-obatan.

Sementara itu agenda lainnya dalam rangka memperingati Hut Bhayangkara ke 63 pihak Polres Sabang juga akan mengelar kegiatan jalan santai yang rencananya akan di ikuti oleh seluruh keluarga besar Polres Sabang serta ratusan masyarakat Sabang lainnya.(AL)

Read more »

Walikota Sabang Serahkan STNK dan BPKB Becak Bantuan Menkokesra

SABANG-Walikota Sabang Munawar Liza Zainal menyerahkan secara simbolis STNK dan BPKB kepada 19 orang warga Sabang yang mendapatkan bantuan becak dari Menkokesra Jum’at (19/6, dalam penjerahan yang di langsungkan di aula Kantor walikota Sabang tersebut Munawar Liza mengigatkan para tukang becak untuk terus menjaga tata tertib lalu lintas di jalan walau selama ini mereka sempat beroperasi tanpa memiliki surat-surat yang lengkap, tapi hal itu bukan merupakan sebuah kendala untuk mengutamakan keselamatan.

“jangan lomba-lomba untuk mencari penumpang, semuanya sudah ada yang atur, tapi untuk lalu lintas kita harus ditaati dan tetap jaga keselamatan di jalan, termasuk harus menjaga tata tertib lalu lintas,” tegasnya.

Selepas serah terima surat-surat kendaraan tersebut, Walikota Sabang menjelaskan bahwa penyerahan surat-surat kendaraan untuk becak bantuan tersebut adalah untuk yang pertama kali di seluruh Aceh, dan hal itu berkat kerja keras pihak terkait seperti Disnaker Kota Sabang melalui AQ Jailani sebagai kepala Disnaker yang sudah mengupayakan pengurusannya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kabag Humas Pemko Sabang Ainal Mardhiah, S.Sos mengatakan, untuk membantu masyarakat kurang mampu, pemerintah daerah terus berupaya dan mendukung segala bentuk dan kebijaksanaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Begitu juga dengan pemberian bantuan becak dari Menkokesra yang diberikan kepada masyarakat, STNK dan BPKB telah diserahkan kepada pemiliknya.”

Menurutnya, dengan beroperasinya becak bantuan, selain membantu masyarakat penerima bantuan, juga telah banyak membantu dalam mendukung jasa transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya.

Lebih jauh AQ Jailani Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sabang mengatakan Pemberian bantuan becak bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat khususnya abang becak dalam meningkatkan taraf hidupnya serta dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan status sosial masyarakat penerima bantuan.

”Penyerahan STNK dan BPKB kepada pemilik becak bantuan ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.(AL)

Read more »

Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Sejumlah Kendaraan Dinas ditarik Dari Peredaran

SABANG- Dinas Pendapatan,Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD) Kota Sabang Sejak satu pekan terakhir telah melakukan pendataan kembali aset kendaraan dinas yang selama ini di sinyalir sudah tidak tepat sasaran baik pengguna maupun posisi dan jabatan di jajaran Pemerintah daerah Kota Sabang.

Hal tersebut menurut Kepala DPPKAD Kota Sabang Amiruddin SE yang di temui Selasa (16/6) kemarin, hal tersebut di lakukan atas instruksi walikota sabang untuk melakukan pendataan kembali kendaraan dinas baik roda dua dan empat sebagai penertiban yang nantinya akan di gunakan oleh PNS yang lebih berhak sesuai jabatannya.

“kami terima perintah atasan dan sudah kita jalankan sejak tanggal 10 Juni 2009 kemarin, dan kita baru mendata kendaraan roda dua dari seluruh instansi terkait di jajaran pemerintah Kota Sabang,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pendataan ini akan terus berlangsung hingga bulan Agustus 2009 mendatang, dan sampai saat ini tandas Amiruddin, seluruh kendaraan dinas yang telah di gunakan oleh pejabat eselon IV akan di tarik kembali dan akan di prioritaskan pemakaianya oleh pejabat eselon III.

“Selama ini yang terjadi kan terbalik, banyak pejabat eselon III yang justru tidak memiliki kendaraan dinas sementara eselon IV sudah punya dan untuk itu perlunya penertiban kembali, jadi kalau ada kendaraan yang kurang akan di anggarkan kembali,” tambahnya.

Sementara itu hingga berita ini di turunkan sedikitnya tujuh kendaraan dinas roda dua milik Pemko Sabang sudah di tarik kembali dari pemegang sebelumnya yang rencananya akan di salurkan kembali pada yang berhak sesuai dengan pangkat dan jabatanya.

Hal senada juga di sampaikan Kepala Bidang Aset DPPKAD Sabang Bustamam Selasa kemarin di sela-sela kesibukanya mendata kembali sejumlah kendaraan dinas tersebut, menurutnya kemungkinan bertambahnya kendaraan dinas yang akan di tarik cukup besar, terlebih sampai saat ini belum seluruh Instansi yang membawa kendaraanya ke Dispenda untuk di data.

“kendaraan yang sudah kita tarik itu belum seberapa, nanti pasti akan bertambah karena memang banyak kendaraan yang di gunakan tidak sesuai dengan jabatanya, tapi nanti akan kita salurkan kembali kepada yang berhak,” ujar Bustamam.

Ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan kendaraan yang sudah di tarik itu akan di kembalikan pada pemegang sebelumnya bila memiliki rekomendasi dan surat persetujuan dari atasanya, termasuk para guru yang memang betul-betul memerlukan kendaraan untuk operasional juga akan kita berikan seperti sebelumnya.

Sejak sepekan terakhir puluhan kendaraan dinas khususnya roda dua memang sudah masuk dalam daftar asset Pemko Sabang melalui DPPKAD yang menggelar pendataan di perkarangan kantornya, namun masih banyak kendaraan dinas yang belum terdaftar sebagai mana mestinya akibat keengganan para pejabat membawa kendaraan untuk di daftar, padahal justru kendaraan dinas tersebut merupakan asset daerah dan milik masyarakat Sabang yang dipinjamkan.(AL)

Read more »