-

Berita Luar Negeri

Azon Profit Master

Live Traffic Feed

">See all post'); document.write('

var hn_url_blog = "http://mediacentersabang.blogspot.com/"; var hn_jumlah_post = 10; var hn_warna_latar = "#000000"; var hn_warna_garis = "#FF0000"; var hn_posisi = "bottom"; var hn_tampilkan_judul = true; var hn_backlink = false; ?max-results=10">Alam dan Jagad Raya

'); document.write(" ?max-results="+numposts6+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts7\"><\/script>");

Biro Hukum Pemprov NAD Sosialisasikan Kepres No 4 Tahun 2009

SABANG- Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Hamid Zain Kamis (7/5) kemarin secara tegas menyatakan dukungannya pada pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan Kepres No 4 tahun 2009.

Pernyataan tersebut di sampaikan Hamid di Aula Kantor Walikota Sabang Kamis kemarin dalam kunjungan seharinya di Kota Sabang untuk mensosialisasikan Kepres no 4 tahun 2009 tersebut, karena menurutnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Sabang khususnya harus secara penuh mendukung sistim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan bergulir, termasuk sistim pemuktahiran data yang juga akan melibatkan Dinas-Dinas terkait di jajaran pemerintahan Kota Sabang.

“Hari ini saya dan dua rekan lainnya dari biro pemerintahan datang ke Sabang khusus untuk mensosialisasikan Keppres tersebut, secara tegas dalam pasal 2 no 4 tahun 2009 pemerintah daerah di wajibkan untuk membantu kelancaran pemilu tahun 2009 ini,” ujar Hamid.

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, walau Keppres ini di nilai sudah terlambat karena Pemerintah sampai saat ini juga telah menyusun APBD dan APBK nya masing-masing, namun ada beberapa hal lainnya yang nantinya dapat di manfaatkan untuk membantu kelancaran pemilu tersebut, seperti pendistribusian Logistik termasuk transportasi, Sosialisasi data pemilih dan monitoring hasil pelaksanaan pemilu.

Namun di luar hal itu Hamid kembali menjelaskan bahwa bantuan Pemerintah pada pihak KIP dan Panwas terkait pelaksanaan pemilu ini adalah sepanjang di minta dan di butuhkan oleh KIP dengan menyampaikan permohonan secara tertulis pada pemerintah Daerah, karena bila hal tersebut tidak di laksanakan maka Pemerintah justru di larang untuk memberikan bantuannya.

“di dalam beberapa surat menteri dalam negeri terkait dukungannya pada KIP adalah sepanjang dan sejauh di minta oleh KIP,kalau KIP tidak meminta kami tidak boleh membantu sebab KIP merupakan lembaga mandiri yang juga punya anggaran khusus,” tandas Hamid.(AL)

Unicef dan Dinkes Sabang Gelar Sosialisasi Cara Pelaporan Endemis Malaria

SABANG- Untuk Indonesia Kota Sabang merupakan salah satu wilayah Endemis Malaria yang sejak era tahun 70 an sudah menjadi sorotan dunia Internasional, bahkan sempat di jadikan area penelitian dan percontohan serta pembasmian Malaria terebut.

Walau dalam kurun waktu tersebut hingga tahun 2009 ini penyakit malaria di Sabang sudah sangat menurun drastis bahkan sudah hampir dilupakan warga, namun sampai saat in belum ada satupun pelaporan atau data akurat tentang korban hingga cenderung tingkat peningkatan dan penurunanya serta penularanya sendiri tidak terdeteksi dengan jelas di Dinas Kesehatan setempat.

Untuk itu salah satu Lembaga Internasional melalui Unicef bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sabang untuk pertama kalinya di Indonesia melaksanakan Sosialisasi sehari tentang bagaimana membuat sebuah laporan atau perumusan dan pencatatan data korban malaria pada para staf di Dinas Kesehatan, para Apoteker, Pustu dan sejumlah warga lainnya untuk meningkatkan kesadaran instansi terkait tentang bagaimana pentingnya sebuah data.

Menurut Dr Herdiana staf pencegahan penyakit Unicef Aceh di Aula kantor Bappeda Sabang Senin (4/5) kemarin, selain akan membantu Pemerintah dalam program perumusan model sistim pencatatan dan pelaporan malaria ini nantinya juga akan sangat berdampak pada berbagai bidang baik ekonomi dan pariwisata.

“Sekarang seperti kita ketahui setiap negara itu akan mengeluarkan Warning pada warganya untuk bepergian ke wilayah yang endemis malarianya masih tinggi, dan dengan sistim pencatatan yang akan kita rumuskan ini maka akan kita ketahui nantinya berapa jumlah penderita malaria yang masih ada di Sabang hingga warning itu bisa saja kita rekomendasikan untuk di cabut bila memang sudah ada data resmi dari Unicef dan Instansi terkait seperti Dinkes,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr Ali Imran Senin kemarin menyatakan pihaknya sangat mendukung program Unicef untuk merumuskan kembali sistim pencatatan tersebut karena memang Dinkes sendiri sudah mencanangkan 2010 kota Sabang akan bebas Malaria.

“Kita memang sudah melaksanakan program pemerintah tentang pembasmian malaria dengan berbagai tindakan termasuk penyemprotan dan sosialisasi penanganan pada warga setempat, dan sampai saat ini kita sudah punya target 2010 Kota Sabang akan bebas dari malaria,” ujar Dr Ali Imran di sela-sela acara tersebut.(AL)

Puluhan Anggota Jalasenastri TNI AL Sabang Ikuti Sosialisasi Pemilihan

SABANG- Puluhan istri angkatan laut Sabang yang tergabung dalam Jalasenastri TNI AL Sabang, ikuti sosialisasi pemilihan termasuk tatacara memberikan suara di ruang serba guna Pangkalan TNI AL Sabang Selasa (7/4) kemarin. Dalam kesempatan tersebut Nazamuddin pokja sosialisasi pemilihan KIP Sabang menjelaskan hak suara yang akan di berikan oleh para ibu-ibu Jalasenastri ini juga akan sangat berpengaruh pada pemilihan anggota legislatif 2009 ini.

“Sosialisasi ini di selenggarakan untuk memberikan pengetahuan bagi mereka terkait tatacara memberikan hak suaranya pada pemilihan 2009 ini karena prosedur dan sistimnya juga berbeda dengan pemilihan beberapa tahun lalu,” tandasnya.

Nazamuddin juga menjelaskan Sosialisasi kali ini merupakan agenda penutup program sosialisasi yang di lakukan oleh KIP Sabang karena sebelumnya program serupa juga sudah di gelar di sejumlah lokasi lainnya termasuk simulasi yang telah di laksanakan beberapa waktu lalu di beberapa kelurahan yang ada.

“Pada dasarnya kita ingin masyarakat kita di Sabang ini bisa lebih pintar dalam memberikan hak suaranya karena dengan demikian resiko kerusakan suara akan terbendung sejak dini,” ujar Nazamuddin.

Sejauh ini menurut Nazamuddin persiapan menjelang pemilihan yang sudah di depan mata ini terkait sosialisasi pemilihan sudah di laksanakan secara maksimal walaupun ada sejumlah warga yang masih belum memahami tataca pemilihan kali ini, namun hal tersebut dapat di antisipasi oleh keterangan warga lainya yang sudah pernah mengikutinya.(AL)

Sekda Sofyan Daud Minta Masyarakat Sabang Komit Laksanakan Pemilu Damai

SABANG- “ Saya yakin kalau masyarakat tidak ikut terlibat di dalamnya maka proses pemilu secara damai pun tidak akan terwujud, untuk itu saya minta masyarakat Sabang untuk komit dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang mengatas namakan Politik,” ujar Sekda Kota Sabang Drs H Sofyan Daud.

Hal tersebut di sampaikan Sekda saat membacakan amanat Walikota Sabang Munawar Liza dalam dialog pemilu untuk mewujutkan pemilu damai transparansi adil dan bermartabat di Aula DISHUBKOMINFO Sabang Selasa (31/3).

Menurutnya suhu politik dan persaingan saat ini jauh berbeda dengan masa orde baru, untuk itu masyarakat sekarang juga harus lebih bijaksana menyikapi perkembangan yang terjadi termasuk menjamurnya partai politik dan jumlah calon legeslatif yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

“yang namanya politik biasanya segala cara akan dihalalkan, banyak sudah pelanggaran yang terjadi dan untuk menyelenggarakan pemilu damai tidak mudah, dan keterlibatan masyarakat justru sangat berperan penting untuk mewujudkanya,” tambah Sofyan.

Dialog pemilu yang merupakan agenda kegiatan pertama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Sabang di tahun 2009 tersebut secara khusus di laksanakan selama satu hari penuh yang turut melibatkan beberapa instansi terkait seperti KIP, Panwaslu, Polres Sabang dan 100 peserta dari kalangan masyarakat dari dua kecamatan yang ada.

Sebelumnya dalam laporan kegiatan tersebut Ketua panitia pelaksana T Taufik mengatakan , dialog itu sendiri bertujuan meningkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam menyikapi pemilu yang sudah di depan mata serta mengasah kembali pemahaman masyarakat Sabang terkait pelaksanaan pemilu dan arah perubahan di masa yang akan datang.(AL)

Walikota Sabang Minta Seluruh Kepala Dinas dan Kantor Komit Untuk Tidak Melakukan Korupsi

SABANG- Walikota Sabang Munawar Liza secara khusus minta para kepala Dinas dan Kantor yang ada dijajaran pemerintahan Kota Sabang untuk tetap menjaga dan konsisten dalam memberantas Korupsi termasuk para panitia pengadaan barang dan jasa yang juga sangat rentan terjadinya perbuatan haram tersebut.

Hal itu di sampaikan Munawar dalam pembukaan sosialisasi fakta integritas di Aula Kantor Walikota Sabang Senin (30/3) kemarin, menurutnya saat ini yang paling pentng adalah kesadaran di dalam jiwa kita masing-masing untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Agama dan Negara.

“Sulit memang untuk membulatkan tekat menjauhkan diri dari hal-hal yang sangat menggiurkan, tapi kita harus punya kemauan untuk terus membentengi diri kita dari hal-hal yang berbau Nepotisme Kolusi dan Korupsi agar arah roda pemerintahan kita saat ini dan di masa yang akan datang jauh lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Munawar juga mengajak seluruh element masyarakat Sabang untuk sama-sama memantau jalannya roda pemerintahan di Sabang karena tanpa dukungan dan pengawasan secara langsung dari masyarakat maka segala bentuk ketidak adilan dan pelanggaran yang di lakukan oleh oknum pegawai dan kepala dinas atau pun kantor akan terus terjadi.

“saya rasa justru keterlibatan masyarakat dalam memantau pembangunan dan penggunaaan anggaran pemerintah secara langsung merupakan hal yang sangat efektif terutama saat sekarang ini di mana masyaraakt juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Kota Sabang jangka panjang,” tambahnya.
Untuk itu Munawar Liza dalam pembukaan yang di hadiri oleh seluruh kepala dinas dan kantor tersebut mengingatkan kembali dengan adanya sosialisasi fakta integritas yang bekerja sama dengan sebuah lembaga Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh selama dua hari ini di harapkan mampu menciptakan kesadaran para kepala SKPD yang ada untuk tetap menjaga kebersihan hati dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.(AL)